Akhir Petualangan Sang Mantan Presiden

2
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. (Foto :Kiki Budi Hartawan/Aktualitas.com)

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. (Foto :Kiki Budi Hartawan/Aktualitas.com)

AKTUALITAS.com : Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq harus menelan pil pahit di akhir petualangannya bergelut dengan kasus korupsi. Pasalnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh tim hukum Luthfi. Tak hanya menolak, Mahkamah menambahkan hukuman terhadap Lutfhi dari semula 16 tahun penjara menjadi 18 tahun penjara, hak politik Luthfi pun tak luput ikut dipreteli akibat korupsi terkait pengadaan impor daging sapi di kementrian Pertanian.

Tak dapat dipungkiri, tajamnya hukum Mahkamah Agung tak bisa lepas dari peran Hakim Agung Artidjo Alkostar. Setelah Angelina Sondakh merasakan keampuhan putusan yang diberikan oleh MA, kini Luthfi pun mendapatkan hasil yang sama.

Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Menurut Artidjo, Luthfi terbukti melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi imbalan atau fee dari pengusaha daging sapi. Ia juga terbukti menerima janji pemberian uang senilai Rp 40 miliar dari PT Indoguna Utama dan sebagian di antaranya, yaitu senilai Rp 1,3 miliar, telah diterima melalui Ahmad Fathanah.

Pertimbangan majelis kasasi menolak kasasi Luthfi karena dinilai sebagai pengulangan fakta yang telah dikemukakan dalam pengadilan tingkat pertama dan banding. MA mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum.

Selain itu, Artidjo mengungkapkan, dalam pertimbangannya, majelis kasasi menilai judex facti (pengadilan tipikor dan PT DKI Jakarta) kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti disyaratkan pada 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd).

“Hal yang memperberat itu adalah, Luthfi sebagai anggota DPR melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi fee. Perbuatan Luthfi itu menjadi ironi demokrasi. Sebagai wakil rakyat, dia tidak melindungi dan memperjuangkan nasib petani peternak sapi nasional.” Artidjo, petikan putusan kasasi pada sidang Senin, 15 September lalu.

Sebelumnya, Luthfi divonis 16 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia dinyatakan terbukti korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Pengadilan tipikor juga menjatuhkan hukuman tambahan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya memperbaiki lamanya subsider denda, yaitu dari satu tahun kurungan menjadi enam bulan kurungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengapresiasi putusan MA terhadap kasus Luthfi. “Tentu KPK mensyukuri putusan MA yang progresif dan protektif terhadap peternak sebagai segmen kaum lemah yang ditindas,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Selasa (16/9/2014).

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (Foto : Kiki Budi Hartawan/Aktualitas.com)

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (Foto : Kiki Budi Hartawan/Aktualitas.com)

Selain itu, Komisioner KPK Bambang Widjojanto pun menegaskan bila putusan MA ini bisa menjadi bahan rujukan bagi pengadilan tindak pidana korupsi. “‎Putusan MA soal hukuman tambahan yang mencabut hak politik seseorang karena terbukti melakukan kejahatan korupsi bisa menjadi benchmark (tolak ukur) dan rujukan bagi pengadilan,” kata Bambang.

Bambang pun menyoroti poin pencabutan hak politik LHI oleh MA. Menurut dia, hal itu dapat mengakomodasi fakta atas terjadinya perilaku pejabat publik yang seringkali memanfaatkan kekuasaan untuk bertindak melawan hukum dan mengadakan kegiatan transaksional. Oleh karena itu, dia menyatakan KPK akan tetap menuntut pencabutan hak politik bagi para terdakwa kasus dugaan korupsi.

Komentar

Share.