Fadli: Penggantian Ketua DPR Hak Partai

0

AKTUALITAS.com: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan kemungkinan ketua DPR RI Setya Novanto diganti setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi KTP elektronik merupakan hak partai politik untuk menggantinya atau tidak.

“Dalam UU No 17 tahun 2014 mengatur, anggota DPR RI yang tersangkut kasus hukum, kalau yang bersangkutan masih melakukan upaya hukum lanjutan dan belum ada putusan yang inkrach, maka tetap sebagai anggota DPR RI,” kata Fadli Zon, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut Fadli Zon, kalau anggota DPR RI itu menduduki jabatan sebagai pimpinan, maka posisinya tergantung pada sikap partai politik atau fraksinya.

Jika fraksinya tetap memberikan keleluasaan kepada pimpinan, kata dia, maka tidak ada masalah sebelum ada putusan hukum yang final dan mengikat atau inkrach, kecuali partai politiknya mengajukan penggantian.

“Kalau partai politiknya mengajuan penggantian, maka dapat dilakukan penggantian meskipun proses hukum yang sedang dihadapi belum memiliki putusan hukum yang final dan mengikat atau inkrach,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan persoalan yang dihadapi Setya Novanto saat ini adalah persoalan hukum, sehingga tidak dapat diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan.

Soal jabatannya sebagai ketua DPR RI, menurut Fadli Zon, akan dilakukan klarifikasi dan akan dirapatkan oleh pimpinan DPR RI, bagaimana mekanisme tindak lanjutnya.

“Mungkin kita rapatkan besok. Bagaimana mekanismenya, kita lihat perkembangannya,” katanya.

Komentar

Share.