Jelang Pilkada Serentak, KPK dan Polri Diminta Bersinergi Cegah Money Politik

0

AKTUALITAS.com: Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengawasi praktik jual beli kendaraan partai yang dimungkinkan terjadi dalam gelaran Pilkada Serentak 2018.

“KPK harus awasi praktik jual beli perahu partai oleh calon Kepala Daerah,” kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (8/1/2018).

Menurut Pendiri Madrasah Antikorupsi itu, aroma transaksi jual beli partai politik sudah mulai tercium. Bahkan, kata Dahnil, baunya sudah seperti ‘bau kentut’ meski tidak mudah ditelusuri.

Untuk itu, Dahnil berharap agar KPK bersinergi dengan Kepolisian melalui Satgas Anti Politik Uang untuk menelusuri dugaan tersebut.

“Agaknya Kepolisian dan KPK melalui Satgas Anti Politik Uang harusnya bisa menelusuri karena praktik politik uang sudah dimulai pada proses dukungan partai. Berseliweran harga satu kursi yang bervariasi di masing-masing daerah agaknya bukan pepesan kosong,” katanya.

Dahnil menilai, KPK dan Kepolisian sebenarnya bisa lebih aktif dalam menumpas korupsi dari akarnya. Pasalnya, korupsi di Indonesia cenderung dibajak oleh politik uang.

Apalagi partai politik saat ini sudah tidak bisa dipungkiri selalu menggunakan uang. Bahkan, dukungan terhadap partai politik disinyalir tidak ada yang gratis.

“Naif, sebuah partai politik yang dengan ringan menyerahkan dukungan kepada calon Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang bukan kadernya secara gratis. Bahkan kadernya sendiri tidak jarang ada dugaan uang perahu yang harus disediakan. Ini sudah menjadi rahasia umum,” tegasnya.

Oleh karena itu, Dahnil menagih KPK untuk terus mengawasi praktik-praktik money politik yang kemungkinan terjadi di pesta demokrasi ini.

“Mereka-mereka yang potensial terkubur bila tidak mampu menyediakan uang perahu yang cukup. Maka, saya menagih KPK dan kepolisian untuk lebih aktif mengawasi praktik-praktik uang perahu ini,” tandasnya.

Komentar

Share.