Kalut, Gerindra Upayakan Segala Cara Agar Ahok Lengser

1
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Foto : Kiki Budi Hartawan)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Foto : Kiki Budi Hartawan)

AKTUALITAS.com : Gerindra belum menyerah, setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara resmi keluar dari partai Gerindra dan menolak mundur sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta, kini partai berlambang garuda itu menempuh jalan lain guna melengserkan karir politik mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Kali ini Gerindra mengajukan uji materi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Namun hal tersebut harus tertunda lantaran UU tersebut kini masih dilakukan proses revisi dan masih belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pihaknya memutuskan menunda pendaftaran uji materi dan memilih menunggu sampai disahkannya revisi UU Pemda oleh DPR. “Setelah pengesahan (UU Pemda) yang baru, kan mau disahkan DPR. Jadi nanti UU Pemda yang baru (diuji materi),” kata Habib ketika dihubungi, Kamis (18/9/2014).

Pihak Gerindra awalnya hendak menguji materi Pasal 29 ayat (2) UU No 32/2004 yang mengatur pemberhentian kepala daerah. Dalam ayat tersebut termaktub ‘kepala daerah atau wakilnya dapat diberhentikan karena berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah, dan melanggar larangan bagi kepala daerah.’

Kemudian Habib memaparkan bila pihaknya menginginkan adanya aturan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan jika parpol pengusung kepala daerah tersebut mencabut rekomendasi dukungan. Pihaknya ingin pemberhentian bisa dilakukan meski tidak semua parpol pengusung mencabut rekomendasi. Habib pun memaparkan contoh kasus yang dialami oleh pihaknya yang ditinggal Ahok.

“Jika salah satu parpol menarik, maka menjadi tidak cukup syarat pengusungan calon (15 kursi DPRD). Tanpa kursi Gerindra, PDI-P tidak cukup (usung calon),” kata Habib.

Meski demikian, Habib menolak bila pengajuan uji materi ini semata-mata untuk mematikan karir Ahok. “Enggak, bisa secara keseluruhan. Kalau kita kebut dan cepat selesai (uji materi diterima), maka implikasinya ke Ahok.”

Langkah ini, menurut Habib, merupakan pencegahan tidak ada lagi kepala daerah bisa begitu saja meninggalkan parpol pengusung setelah terpilih. Ahok dinilai sebagai contoh yang berbahaya bagi praktik demokrasi di Indonesia. “Orang kayak Ahok ini bahaya bagi demokrasi kita. Dia malah mutilasi sejarah,” ucapnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito menilai langkah Gerindra yang berniat mengajukan uji materi UU tentang Pemerintahan Daerah di MK sebagai bentuk kekalutan Gerindra. Gerindra dianggap sakit hati atas pengunduran diri Ahok sebagai kader partai. “Ini menunjukkan Gerindra kalut sejak mundurnya Ahok dari Gerindra,” ujarnya.

Gerindra, lanjut Ari, semestinya menyadari bahwa Ahok bukan dipilih Gerindra, melainkan dipilih melalu Pilkada langsung yang notabene dipilih langsung oleh Rakyat. Gerindra sebagai Partai Politik tak lebih dari sekedar pintu bagi Ahok untuk bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta pada 2012.

“Fungsi parpol dalam pilkada itu sebagai penjual tiket masuk dalam arena pilkada, tapi penentu tetap rakyat,” ucap Ari.

Ari mengatakan, DPRD DKI saja yang memiliki hak interpelasi tidak bisa seenaknya memberhentikan Ahok. Untuk itu, Ari meminta Gerindra berbesar hati dan tidak bertindak gegabah dengan menguji materi UU Pemda di Mahkamah Konstitusi. “Seharusnya Gerindra bisa jernih melihat masalah ini. Jangan asal gugat,” kata Ari.

Seperti diketahui, Ahok telah menyatakan keluar dari keanggotaannya di Partai Gerindra. Ia mengundurkan diri karena tidak setuju dengan dukungan Gerindra terhadap wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD melalui revisi RUU Pilkada yang kini tengah dibahas di DPR. Bahkan Ahok sangat vokal mengeluarkan suara penentangannya terhadap RUU itu. Menurutnya, pengesahan RUU itu nantinya hanya akan kembali menghilangkan kedaulatan rakyat terhadap negara yang telah dinikmati selama 16 tahun pasca reformasi. (net)

 Credit: Madhan

Komentar

Share.