KPK: Revisi UU Harus Dengan Penelitian Akedemis

0
Gedung KPK (Foto : Kiki Budi Hartawan/Aktualitas.com)

Gedung KPK (Foto : Kiki Budi Hartawan/Aktualitas.com)

AKTUALITAS.com : Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja meminta agar revisi Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang KPK harus berdasarkan penelitian akademis dan bukan sebatas kepentingan politik.

“Hanya dengan penelitian akademislah yang membuat argumen revisi punya alasan bukan hanya untuk kepentingan politik,” kata Pandu di gedung KPK Jakarta, Jumat (19/06/2015).

Namun pada hari Jumat(19/06/2015) Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas hari ini bersama dengan sejumlah menteri, ketuaa KPK, kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kapolri serta Jaksa Agung menyatakan pemerintah menolak revisi UU KPK yang berasal dari inisiatif DPR tersebut.

“KPK mengapresiasi (pembatalan) itu. Karena kita tahu bahwa yang berkembang itu terindikasi pelemahan KPK, jadi kami menyambut baik hal itu,” ungkap Pandu.

Sehingga bila UU KPK ingin direvisi semangatnya adalah penguatan KPK.

“Memang ada beberapa hal yang harus disempurnakan tapi semangatnya bukan melemahkan,” tambah Pandu.

Menurut Plt Ketua KPK Taufiquerrachman Ruki, alasan Presiden Jokowi menolak revisi UU KPK tersebut adalah karena menurut Presiden tidak ada hal yang perlu diganti dari Undang-undang tersebut.

“Tidak ada yang perlu diubah, tidak ada yang perlu diganti-ganti, dari pada bikin persoalan? Biarkan saja usul biarkan usulan tapi kan pembahasan dengan pemerintah, kami pemerintah tidak bersedia mengubah itu,” kata Ruki menirukan pernyataan Presiden Jokowi.

Ruki juga mengungkapkan bahwa penolakan tersebut bukan atas permintaan KPk maupun dirinya.

“Gak minta saya, memang inisiatif presiden. Presiden punya komitmen tentang yang satu ini,” jelas Ruki.

Penyidik dan penyelidik Sedangkan terkait keingingan KPK untuk menegaskan status penyelidik dan penyidik KPK yang diatur dalam UU tersebut, menurut Ruki harus dilakukan setelah harmonisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun UU No 6 tahun 2007 tentang ratifikasi atas United Nation Convention Agains Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Antikorupsi.

“Menunggu sinkronisasi dan harmonisasi dari KUHP, KUHAP, dan UNCAC yaitu UU 6 tahun 2007 supaya jangan tersebar dulu di mana-mana materinya ya itu yang paling penting. Kalau belum ya jangan dulu, ngapain?” tegas Ruki.

Sebelumnya, pada Selasa (16/6) dalam rapat Badan Legislasi DPR, Menteri Hukum Yasonna Hamonangn Laoly menyatakan bahwa revisi UU KPK masuk ke dalam Proyeksi Legislasi Nasional (Proglegnas) 2015 sebagai inisiatif DPR karena perlu dilakukan peninjauan terhadap beberapa ketentuan dalam upaya membangun negara yang bersih dan penguatan terhadap lembaga terkait dengan penyelesaian kasus korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Peninjauan itu terkait (1) kewenangan penyadapan agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM yaitu hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses “pro-justisia”, (2) peninjauan terkait kewenangan penuntutan yang perlu disinergikan dengan kewenangan Kejaksaan Agung, (3) terkait perlu dibentuknya Dewan Pengawas, (4) pengaturan terkait pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan dan (5) penguatan terhadap pengaturan kolektif kolegial.

Sedangkan Ruki sendiri mengusulkan agar ada (1) pemberian kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik sendiri, di luar penyidik yang berasal dari Polri dan Kejaksaan, (2) peningkatan peran, fungsi, status dan struktur Penasihat KPK, menjadi Komite Pengawas KPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas KPK, menasihati dan memberi Saran kepada Pimpinan KPK dan (3) pemberian izin penghentian penyidikan dengan seizin penasihat KPK, dan (4) memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK.

Komentar

Share.