Kuasa Hukum Setnov Ajukan “Justice Collaborator”

0

AKTUALITAS.com: Firman Wijaya, kuasa hukum Setya Novanto, menyatakan pihaknya sedang menyusun draf “justice collaborator” (JC) yang akan diajukan kliennya tersebut.

JC sendiri merupakan pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sudah, sedang kami susun draf,” kata Firman saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Menurut dia, alasan Novanto mengajukan JC adalah untuk membongkar pelaku lain terkait perkara tindak pidana korupsi KTP-e tersebut.

“Pasti lah akan mengungkap, belum tahu siapa. Cuma itu draf sedang kami susun,” ungkap Firman.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa draf soal JC itu sedang dalam tahap finalisasi dan setelah itu baru diserahkan ke KPK.

“Iya besok lah finalisasi dan Pak Novanto sudah lihat draf JC juga,” ucap Firman.

KPK sendiri mempersilakan Novanto yang menjadi terdakwa perkara korupsi KTP-e mengajukan diri menjadi JC.

“Jika terdakwa memiliki itikad baik menjadi JC, silakan ajukan ke KPK. Tentu dipertimbangkan dan dipelajari dulu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Menurut dia, seorang yang menjadi JC harus mengakui perbuatannya dan kooperatif membukan peran-peran pihak lain secara lebih luas. Namun, kata dia, JC tidak bisa diberikan kepada pelaku utama.

“Jadi silakan ajukan saja, nanti akan dinilai siapa pelaku lain yang lebih besar yang diungkap. Memang jika menjadi JC maka ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun ini dapat diturunkan nanti jika memang JC dikabulkan,” ungkap Febri.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak keberatan Setya Novanto dalam lanjutan sidang dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/1).

Atas putusan itu, Novanto menyatakan akan mengikuti persidangan selanjutnya dengan tertib.

“Terima kasih, yang mulia, hakim ketua Pak Yanto, juga JPU beserta para penasihat. Kami sudah mendengarkan dan saya sangat menghormati dan saya akan mengikuti secara tertib,” kata Novanto yang sudah tampak sehat.

Sidang selanjutnya direncanakan pada 11 Januari 2017.

KPK pun akan membuktikan lebih rinci perbuatan Setya Novanto dalam perkara korupsi proyek KTP-e tersebut pasca Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak keberatan mantan Ketua DPR RI itu.

“KPK akan membuktikan secara lebih rinci perbuatan terdakwa termasuk dugaan penerimaan sejumlah uang terkait kasus ini,” kata Febri.

Novanto didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-e.

Dalam perkara ini, Novanto didakwakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Komentar

Share.