Menteri Agraria: Isu Reklamasi Ditunggangi Politik Pilkada DKI Jakarta

0

AKTUALITAS.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan menilai tidak ada masalah dalam reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta karena sudah sesuai dengan undang-undang.

Menurutnya, soal reklamasi tersebut saat akhirnya menjadi ramai karena ditunggani unsur politik menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Semua pihak tinggal duduk bersama saja, soal reklamasi sudah jelas diatur undang-undang bahwa lahan reklamasi adalah milik negara,” kata Ferry usai meresmikan Galeri Tata Ruang dan Pertanahan di kantor Bappeprov Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya, Sabtu (09/04/2016).

Karena dalam suasan menjelang pilkada makin panas, lanjut Ferry, isu reklamasi tersebut dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyerang pihak lain.

“Karena suasananya memanas, jadi orang tidak bisa berpikir jernih,” tambahnya tanpa menyingung kasus tertangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta Muhamad Sanusi yang diduga menerima suap dari PT Agung Podomoro Land terkait pembahasan dua raperda yang memayungi reklamasi 17 pulau tersebut.

Ferry menjelaskan, sesuai undang-undang tanah reklamasi adalah milik negara. Meski begitu, badan usaha atau perseorangan boleh melakukan reklamasi, asalkan tujuan dan manfaatnya sesuai dan dibenarkan.

“Namun yang punya tetap negara, yang membangun hanya punya hak memanfaatkan saja,” ujarnya.

Komentar

Share.