Narasi Korupsi Membayangi Tahun Politik

0

AKTUALITAS.com: Hampir 70 persen responden jajak pendapat khawatir tahun 2018, yang merupakan tahun politik, akan gaduh. Iklim politik menghangat menjelang pilkada serentak di 171 daerah. Kekhawatiran tersebut tidak lepas dari kondisi publik yang belum reda dari persaingan kontestasi Pilpres 2014. Kondisi ini ditambah lagi dengan kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun lalu, yang membawa ketegangan di tingkat publik.

Kasus korupsi disinyalir akan tetap menjadi tantangan bangsa. Memasuki tahun politik, fenomena korupsi yang melibatkan elite politik tetap membayangi memori publik. Bayangan ini dikhawatirkan akan memengaruhi proses dan dinamika politik di pusaran pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, dan pemilihan presiden. Potensi benturan kepentingan besar sekali.

Risiko tahun politik itu disadari penuh oleh publik. Dua tahun ke depan, energi bangsa ini akan banyak terkuras mengurusi kontestasi politik. Tahun ini pilkada serentak digelar di 171 daerah. Pemilihan kali ini merupakan gelombang ketiga dari rangkaian pilkada serentak sejak 2015.

Tahun depan, Pemilu 2019 juga digelar serentak. Ini akan menjadi pengalaman pertama bangsa ini memilih anggota legislatif dan pasangan presiden-wakil presiden sekaligus. Jadi, tidak heran jika kemudian sebagian besar responden (76,6 persen) dalam jajak pendapat Kompas menyepakati dua tahun ke depan ini adalah tahun politik.

Suhu politik cenderung meningkat. Apalagi tahapan dari kedua kontestasi itu dijalankan secara bersamaan. Di semester
pertama tahun ini, publik akan dihadapkan pada tahapan
krusial pilkada dan pemilu. Pada awal semester ini, tahapan pilkada akan diramaikan pendaftaran dan penentuan pasangan calon, termasuk kampanye sebelum pemungutan suara, 27 Juni 2018.

Pada saat yang sama, agenda pemilu juga memasuki tahapan penting, seperti penetapan partai politik peserta pemilu dan pengajuan pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD. Tak hanya itu, di awal semester kedua tahun ini pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah dimulai.

Iklim politik mau tak mau menghangat dan kompetitif. Kondisi ini membuat publik khawatir tahun politik akan gaduh. Hal tersebut diutarakan setidaknya oleh hampir 70 persen
responden jajak pendapat. Kekhawatiran tersebut juga tidak lepas dari kondisi publik yang belum reda dari persaingan kontestasi Pemilihan Presiden 2014 dan terakhir kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun lalu, yang membawa ketegangan di tingkat publik.

Ada analisis yang menyatakan agenda Pilkada 2018 akan menjadi cerminan peta politik pada Pemilu 2019. Apalagi pilkada tahun ini, dari 171 daerah, tiga di antaranya adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah pemilih di ketiga provinsi ini sudah separuh lebih dari total pemilih nasional. Artinya, peta koalisi di pilkada, khususnya di tiga provinsi tersebut, akan menjadi kalkulasi politik partai untuk berkompetisi pada Pemilu 2019. Mengapa demikian?

Jika uji materi tentang ambang batas pemilihan presiden ditolak Mahkamah Konstitusi, Pemilu 2019 tetap menggunakan syarat ambang batas minimal suara atau kursi bagi partai politik ataupun gabungan partai politik untuk bisa mengajukan pasangan calon pada pemilihan presiden. Model pemilihan serentak tentu membuat partai politik berhitung dengan cermat soal koalisi yang akan dibangun. Nah, koalisi di pilkada akan menjadi pintu masuk menuju koalisi pada Pemilu 2019.

Namun, jika uji materi ambang batas pemilihan presiden diterima MK, tiada lagi syarat perolehan suara atau kursi partai untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Semua parpol peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon. Jika ini yang terjadi, kegaduhan politik akan tertuju pada banyaknya pasangan calon presiden-wakil presiden.

Tensi politik yang semakin tinggi di tahun politik tidak saja dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan, tetapi disinyalir berpotensi mengganggu pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Meski demikian, potensi ini tidak serta-merta diyakini oleh responden. Separuh responden cenderung setuju kegaduhan politik akan mengganggu kinerja pemerintah (49,1
persen). Sebaliknya, separuh responden lain cenderung tidak yakin dengan hal tersebut.

Mereka yang menganggap kegaduhan politik tidak akan berdampak pada kinerja pemerintah (49,1 persen) karena sepanjang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kegaduhan politik sebagai hal biasa.

Bagi responden yang meyakini kegaduhan politik akan berdampak pada kinerja pemerintah juga tidak berlebihan. Bagaimanapun pada tahun politik, tingkat kompetisi meningkat tajam. Perhatian pemerintah juga akan tertuju pada agenda kontestasi politik nasional tersebut. Apalagi Presiden Joko Widodo disinyalir kuat akan maju kembali pada pilpres tahun depan.

Korupsi
Selain kontestasi politik pada pilkada tahun ini dan pemilu tahun depan, tahun politik juga akan diwarnai isu korupsi yang sampai hari ini masih kuat menyedot perhatian publik. Setidaknya sepanjang 2017 korupsi dipilih publik sebagai kasus paling banyak meramaikan panggung politik di negeri ini. Separuh responden (51 persen) menyebut korupsi sebagai kasus yang akan menjadi tantangan bangsa sepanjang tahun politik.

Jika merujuk kasus korupsi yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi, dari anggota DPR dan DPD periode 2014-2019, Litbang Kompas mencatat ada 12 politisi yang terjerat kasus korupsi. Jika ditambah dengan anggota DPRD, KPK mencatat jumlahnya 20 orang. Nama
Setya Novanto paling banyak disebut responden sebagai tokoh sepanjang 2017 yang paling banyak mewarnai pemberitaan terkait korupsi.

Selain kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, sepanjang 2017 kasus serupa juga menyeret kepala daerah. Jika dihitung sejak 2004 hingga 2017, data KPK mencatat ada 85 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Penangkapan sejumlah kepala daerah terkait suap memberikan indikasi kasus serupa bisa saja terjadi menjelang pilkada tahun ini. Potensi benturan kepentingan antara kontestasi pilkada dan penggunaan anggaran daerah besar terjadi. Inilah narasi korupsi politik yang membayangi perjalanan tahun politik ke depan.

(Yohan Wahyu/siperubahancom)

Komentar

Share.