PBR Siap Bertarung di Pilkada 2019

0
AKTUALITAS.com:  Partai Rakyat Berdaulat (PRB) sebagai partai baru mengaku siap untuk bertarung dalam pemilu tahun 2019 mendatang, dan yakin akan mendapatkan suara signifikan dari rakyat Indonesia. Ketua Umum PRB Ramatullah menyatakan, partainya tersebut sudah memiliki kepengurusan di 34 provinsi.
“100 persen persyaratan sudah kami serahkan, termasuk susunan kepengurusan di 34 provinsi, susunan kabupaten/kota, serta kecamatan di seluruh Indonesia,” katanya kepada wartawan disela-sela mendaftar kepengurusan PRB di Kementerian Hukum dan HAM di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Jumat(29/7/2019).
Dia menjelaskan, dirinya telah menyerahkan salinan akta notaris yang memuat data pendirian dan AD/ART partai, lambang dan tanda gambar, bukti rekening partai, hingga persyaratan kepengurusan di daerah.
Menurutnya, perbedaanya PRB dengan partai yang lainnya yaitu asas kedaulatan PRB sepenuhnya  dimiliki oleh rakyat, dan bukan sebaliknya segelintir elit yang harus kekuasaan.
“Katanya kedaulatan di tangan rakyat, tetapi prakteknya kedaulatan rakyat dirampas dan dibajak dari rakyat. PRB akan mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat,” jelasnya.
Didalam Pasal 51 ayat (1a) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa verifikasi partai politik menjadi badan hukum paling lambat dilakukan 2,5 tahun sebelum pemilu.
Selanjutnya, terdapat dua agenda besar dalam tahapan verifikasi partai politik, yaitu pertama terkait verifikasi dokumen administrasi perihal dokumen yang telah disampaikan oleh partai politik.
Kemudian, verifikasi administrasi meliputi salinan akta notaris yang memuat data pendiri dan AD/ART partai, pernyataan nama lambang dan tanda gambar yang tidak menyamai partai lain, bukti rekening partai, hingga persyaratan kepengurusan di daerah.  Kepengurusan wajib ada di 34 provinsi, lalu 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan di seluruh Indonesia.
Kedua, verifikasi faktual dengan melakukan survei langsung ke kantor DPP, DPD tingkat I, DPD tingkat II, serta tingkat kecamatan, guna memastikan kebenaran antara data fisik dan data lapangan. Ada tim khusus yang langsung melakukan pengecekan di lapangan. Verifikasi faktual itu dilakukan guna menghindari adanya data kantor wilayah atau kantor cabang ’’siluman’’.
Hasil verifikasi dari Kemenkumham akan dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meloloskan partai yang akan berlaga di Pemilu 2019.
(Sapuji)

Komentar

Share.