Pemerintah Fokus Tarik Pajak Pribadi Pada 2016

0

AKTUALITAS.com: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan fokus menarik pajak dari wajib pajak orang pribadi sebagai salah satu langkah memenuhi target penerimaan pajak pada 2016.

“Penerimaan pajak dari WPOP pada 2015 memang ada peningkatan, tapi jumlahnya masih terlalu kecil,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (11//2016).

Menurut Bambang, selama ini negara terlalu bergantung pada nilai pajak penghasilan (PPh) nonperorangan, yang dinilainya rentan karena bergantung pada keadaan iklim perekonomian.

Jika keadaan ekonomi sedang jelek, pendapatan dari PPh nonperorangan bisa saja turun. Selain itu, Menkeu berpendapat sebuah perusahaan lebih mudah bangkrut daripada individu.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan terus mendorong kepatuhan warga negara untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Selain untuk kedisiplinan, pemerintah akan lebih mudah melacak transaksi-transaksi tertentu dari seseorang, seperti pembelian barang-barang mahal untuk aset yang harus jelas siapa pembelinya,” kata Bambang.

Sementara terkait WPOP, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan pihaknya memiliki data bahwa kelas menengah di Indonesia yang berbelanja Rp100.000–Rp200.000 sehari berjumlah sekitar 129 juta orang.

Ini sangat kontras jika dibandingkan dengan jumlah WPOP terdaftar yang hanya 27 juta orang.

“Kami akan terus ajak masyarakat untuk bahu-membahu membantu pemerintah memenuhi target penerimaan pajak. Lagipula NPWP mudah dibuat dan gratis,” tutur Ken.
Strategi Lain

Selain mengincar para WPOP, untuk meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2016 pemerintah juga akan menerapkan strategi lain seperti pengampunan pajak (“tax amnesty”) dan pembuatan serta revisi lima undang-undang perpajakan.

“Kami akan mendorong penyelesaian Undang-Undang Pengampunan Pajak, serta revisi UU Biaya Materai, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” kata Menkeu Bambang Brodjonegoro.

Dia melanjutkan, pemerintah akan terus mendorong masuknya investasi dan tidak lagi bergantung pada bahan-bahan komoditas sebagai sumber penerimaan pajak. “Pemerintah tidak boleh pasif,” tutur Bambang.

Menteri Keuangan sendiri menyatakan akan mengkaji ulang target penerimaan pajak pada APBN 2016, yaitu Rp1.360 triliun, naik 5 persen dibanding tahun 2015, dengan mempertimbangkan target penerimaan pajak tahun 2015, pertumbuhan alamiah yang dipengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta keberhasilan penerapan pengampunan pajak (“tax amnesty”).

Komentar

Share.