Pengamat: Tak Ada Agenda Politik di Balik Rencana Pengerahan Massa di Sidang Vonis Ahok

0

AKTUALITAS.com: Pengamat intelijen, Soeripto yakin aksi massa besar-besaran yang bakal terjadi saat sidang vonis kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak akan berujung pada aksi kudeta Presiden Joko Widodo.

Menurut Soeripto, aksi massa yang digagas Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ini murni untuk menuntut Ahok divonis berat.

“‎Ini memang khusus protes dalam kaitan tekanan politik pasca putusan pengadilan yang menuntut rendah sehingga dirasa tidak fair. Itu saja,” kata Soeripto kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Soeripto menambahkan, ‎aksi massa yang diklaim mendesak Ahok dihukum berat ini murni karena kekecewaan peserta aksi yang merasa agamanya dinistakan Gubernur DKI itu. Jika Ahok dihukum maksimal, tentu mereka akan puas.

‎”Lebih dari itu gak ada agenda untuk gulingkan Jokowi. Bukan terlalu jauh, caranya gak begitu dong untuk menggulingkan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Dia sendiri mengaku tak setuju, jika aksi massa ini disebut berlebihan karena Ahok sudah tak bakal lagi menjabat sebagai gubernur untuk periode mendatang karena kalah di Pilkada.

‎”Ya ini kan urusannya lain lagi, yang satu kan urusan pilkada, satu lagi urusan penistaan. Kalau kebetulan bersamaan, ya itu kebetulan saja,” ujar mantan anggota Komisi I DPR ini.

“Ini tuh lain subjeknya, beda jauh konteksnya. Yang satu dalam rangka memenangkan calon, yang satu dalam konteks murni penistaan agama‎,” tutupnya.

Dalam aksi itu, massa nantinya akan melakukan long march. Di mana terbagi dalam tiga agenda, pertama pada Jumat 28 April 2017 long march dari Masjid Istiqlal ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat. Kedua tanggal 29 April sampai dengan 4 Mei, aksi bela Islam di Kejaksaan daerah masing-masing, juga memprotes kejahatan jaksa yang bela penista agama, dan tuntut copot Jaksa Agung RI.

Aksi ketiga pada Jumat 5 Mei 2017, massa akan long march dari Masjid Istiqlal ke Mahkamah Agung RI.

(Kanugrahan)

Komentar

Share.