Perppu Ormas Terbit, Ormas Radikal Siap-Siap Gulung Tikar

0

AKTUALITAS.com: Pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) organisasi kemasyarakatan. Presiden Jokowi telah menandatangani Perppu yang menenggelamkan UU Nomor 17 Tahun 2013 ini.

Beberapa perbandingan mencolok terlihat dari Perppu baru ini. Dengan semangat menjaga ideologi negara dari serangan-serangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, kini pemerintah memiliki kuasa penuh untuk membekukan ormas yang dianggap radikal.

Menteri Hukum dan HAM punya kewenangan langsung membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan. Untuk mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila, Menteri Hukum dan HAM hanya melewati dua sanksi admnistratif.

Dua sanksi awal itu yakni peringatan tertulis satu kali dalam jangka waktu 7 hari dan penghentian kegiatan. Dengan kata lain, pemerintah menjadi memiliki hak langsung untuk membubarkan Ormas yang mencari gara-gara.

Pasal 61 UU Ormas yang lama mengatur mengenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian bantuan atau hibah, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Di Perppu Ormas, sanksi dimulai dari peringatan tertulis, kemudian langsung pada penghentian kegiatan dan pencabuitan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Perppu ini memangkas banyak aturan yang berbelit-belit untuk memberikan sanksi atau membubarkan suatu ormas. Maka tak heran publik berkeyakinan Perppu diterbitkan memang ingin memangkan ormas-ormas radikal yang menganggu hegemoni pemerintah atas rakyat.

Jika Perppu ini benar-benar dijalankan dengan tegas dan tidak dibatalkan oleh MK jika ada menggugat, maka ormas-ormas yang terindetifikasi radikal bersiap-siap untuk gulung tikar atau dibekukan secara paksa.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) misalnya, jika saja masih tetap bercokol dan bersikukuh tidak mau dibubarkan,melalui perppu Ormas ini maka kalau mereka masih berani teriak maka pemerintah tinggal memberi peringatan. Jika masih bersikeras, maka langsung dibubarkan tanpa lewat pengadilan.

Jika kita mengingat kembali penanganan-penanganan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti organisasi Darul Islam dan PKI di masa lalu, perlakuan ormas lewat Perppu ini agaklah memiliki kesamaan. Kalau dahulu, begitu pemerintah menyatakan suatu organisasi itu terlarang, maka seluruh kegiatan organisasi jika dilakukan merupakan tindakan pidana. Seluruh anggota organisasi yang ditangkap jika ingin menghirup udara bebas wajib melakukan pengucapan sumpah setia pada NKRI dan Pancasila.

Belum begitu jelas untuk Perppu ormas ini, apakah pemerintah akan menerapkan model lama ini, yakni setelah ormas dibubarkan maka dilakukan pembinaan dan pengucapan sumpah akans etia pada ideologi Pancasila.

Sepatutnya, Menkopolhukam selaku keeper dari Perppu ini melibatkan  Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), untuk menjadi pihak yang dilibatkan dalam menentukan suatu ormas itu melenceng dari Pancasila atau tidak. Unit-unit ekrja seperti ini harus diberdayakan agar tidak mubazir dan seperti tempat ajang reuni para tokoh-tokoh tua.

Keterlibatan banyak pihak dalam menilai perjalanan suatu ormas tentu akan semakin baik karena akan mengurangi persepsi negatif bagi pemerintah. Karena sebetulnya, publik sudah terlanjur menstigma bahwa Perppu ini sengaja dibuat pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas keagamaan tertentu.

(SIPerubahan.com)

Komentar

Share.