RUU Pilkada Hari Ini

0

DPR-RIAKTUALITAS.com : Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) hari ini. Sejak pagi, ratusan orang telah mulai memadati gedung DPR RI, akibat aksi itu arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang di depan DPR arah Slipi. Sampai saat ini massa aksi terus berdatangan dan polisi sudah berjaga-jaga mengamankan aksi demo.

Untuk mengamankan dan menertibkan massa aksi, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menambah pasukan pengamanan Sidang Paripurna DPR Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Penambahan personel memang harga mati bagi kepolisian guna mengamankan kondisi disekitar gedung DPR yang rencananya akan didatangi bukan hanya oleh ratusan pengunjuk rasa melainkan 3.000 – 5.000 ribu orang pengunjuk rasa yang menentang pengesahan RUU tersebut.

Namun aksi penolakan terhadap RUU yang akan menghapus sistem pemilihan kepala daerah langsung itu bukan hanya hadir di masyarakat melainkan juga ada pro-kontra antar fraksi di DPR.

Seperti diketahui pada sidang sebelumnya, Selasa (23/9/2014) Fraksi Partai Demokrat, yang tadinya bergabung bersama fraksi Koalisi Merah Putih mendukung RUU Pilkada memilih untuk mengambil jalan sendiri, yakni menolak RUU Pilkada dengan syarat-syarat yang diajukan.

Beberapa syarat yang diajukan Demokrat sebagai opsi ketiga antara lain keharusan untuk uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota; efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan; perbaikan atas pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka; akuntabilitas penggunaan dana kampanye; dan larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.

Demokrat juga meminta pelarangan fitnah dan kampanye hitam, larangan pelibatan aparat birokrasi, larangan pencopotan aparat birokrasi paskapilkada serta perbaikan atas penyelesaian sengketa pilkada dan terakhir pencegahan kekerasan dan tanggungjawab calon atas kepatuhan pendukungnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan fraksinya akan tetap solid bersama fraksi partai koalisi Merah Putih memperjuangkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

“Insya Allah PPP solid, karena kami lah yang sebenarnya pertama kali mengusulkan moratorium pilkada langsung berdasarkan Mukernas PPP di Medan tahun 2011 yang lalu. Ini adalah pelurusan arah demokrasi kita dan untuk kebaikan bangsa di masa yg akan datang,” katanya melalui pesan singkat, Kamis (25/9/2014)

Sekjen PPP, Romahurmuzy (Istimewa)

Sekjen PPP, Romahurmuzy (Istimewa)

Ia menyatakan, arahan DPP PPP jelas, bahwa evaluasi terhadap pilkada langsung sejak 1 Januari 2005 mendapati berbagai ekses buruk, yang untuk sementara ini harus dimoratorium. “Karenanya Rapat Fraksi PPP pagi ini akan memantapkan pilihan untuk pilkada dikembalikan ke DPRD utk beberapa tahun mendatang,” katanya.

Ia pun menjelaskan hasil mengatakan hasil evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sejak 2005 menunjukan adanya sembilan efek negatif. “Pertama, tingginya biaya politik, yang memunculkan `barrier to entry` (penghalang) dari calon berkualitas tapi berbiaya cekak,” katanya.

Kedua, munculnya politik balas budi dari calon yang menang dengan mengarahkan program bantuan sosial hanya kepada kantong-kantong desa yang memilihnya.

Ketiga, kebutuhan mencari “uang kembalian” menjadikan 60 persen atau sebanyak 292 kepala daerah yang terpilih secara dalam pilkada langsung terjerat persoalan hukum. Keempat, pilkada langsung meningkatkan eskalasi konflik horizontal. Kelima, pilkada langsung memunculkan sejumlah ketidakpastian karena berlarut-larut dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi yang sampai beberapa waktu lalu menimbulkan skandal tersendiri.

Keenam, pilkada langsung memunculkan fenomena `ketidakpatuhan` koordinasi bupati/wali kota kepada gubernur selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat. Ketujuh, moratorium (penghentian) pilkada langsung akan menghemat anggaran negara sekitar Rp50 triliun dalam lima tahun, yang bisa digunakan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kedelapan, menurut dia, pilkada oleh DPRD adalah pelurusan arah demokrasi. “Dari demokrasi liberal ke demokrasi Pancasila, sesuai demokrasi perwakilan yang tertulis dalam sila Pancasila di sila ke-4,” kata Romi menjelaskan. Sembilan, kata dia, pilkada langsung melestasrikan `money politics` atau politik uang. “Menjadikan demokrasi langsung kehilangan esensi,” katanya.

Ia menambahkan, PPP memahami bahwa pemilihan langsung adalah `luxury` demokrasi, kemewahan demokrasi oleh rakyat.”Namun, saat ini diperlukan moratorium sampai dengan sembilan ekses yang menjadi catatan PPP itu dapat diperbaiki,” kata dia menegaskan.

Meski demikian, angin segar dari PPP tidak membuat fraksi partai Koalisi Merah Putih aman. Pasalnya, bila hasil musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan akan dilaksanakan dengan voting. Apabila mekanisme voting yang terjadi,  mayoritas fraksi di DPR telah menyatakan sikap menolak RUU Pilkada, dengan catatan Demokrat tetap solid menolak.

Namun segala kemungkinan masih bisa terjadi, keraguan atas sikap Partai Demokrat menjadi penyebabnya. Pasalnya belum ada kepastian sikap dari Demokrat seandainya 10 syarat yang diajukan tidak masuk agenda pembahasan. Demokrat bisa mengambil sikap abstain bila hal tersebut tidak dipenuhi. Jika itu terjadi, maka bisa dipastikan opsi pilkada melalui DPRD yang akan lolos. Karena jika Demokrat abstain, kemenangan akan dikantongi Koalisi Merah Putih.

Credit: Rizky Ramadhan

Komentar

Share.