UU Pilkada Siap Dibawa ke MK

0
Anggota Fraksi PDI-P Aria Bima.

Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Aria Bima.

AKTUALITAS.com : Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada 25 September lalu hampir dapat dipastikan akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. UU yang menghapus Pilkada langsung tersebut memang banyak mendapat kecaman baik dari elite partai politik maupun masyarakat luas yang menolak keberadaan UU tersebut.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan, koalisi Indonesia Hebat akan fokus untuk memperjuangan keberadaan Pilkada langsung melalui jalur hukum yakni lewat pengajuan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menolak bahwa langkah hukum yang ditempuh itu adalah seutuhnya kepentingan politik partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat.

Menurutnya, langkah hukum melalui MK ditempuh sebagai salah satu upaya memperjuangkan substansi undang-undang yang sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. “Karena ini bukan menyangkut urusan PDIP atau partai lainnya, tapi ini urusan rakyat dan bangsa berkaitan dengan hak konstitusional untuk menentukan kepala daerah,” Ujar Arya kemarin di Jakarta, Sabtu (28/9/2014)

Ia sangat menyayangkan langkah DPR RI yang telah meloloskan RUU Pilkada, ditambah dengan sikap Partai Demokrat yang “walkout” sehingga berakibat pada disetujuinya wacana Pilkada melalui DPRD.

Demi menempuh langkah hukum tersebut, Aria bersama Koalisi Indonesia Hebat akan akan mencari dukungan untuk menguatkan argumen pengajuan gugatan terhadap UU Pilkada. Aria mengatakan, MK harus diyakinkan bahwa pilkada langsung oleh rakyat sudah tepat meskipun masih banyak kekurangannya. Karena itulah, Aria menyatakan, PDI-P mendukung opsi Partai Demokrat yang mengidamkan pilkada langsung disertai 10 perbaikan.

Nampaknya usaha koalisi Indonesia Hebat dalam mencari dukungan tidak akan menemui hambatan yang berarti. Hari ini, Minggu (28/9/2014) sejumlah warga yang menamakan diri ‘Koalisi Kawal RUU Pilkada’ menggelar aksi penolakan UU Pilkada di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

Dalam aksi tersebut, sejumlah massa aksi membentangkan spanduk bergambar wajah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta beberapa tokoh Koalisi Merah Putih, diberi tanda silang warna merah. Lalu di sekitar gambar-gambar itu diberi tulisan “Mereka adalah Pengkhianat Demokrasi”.

Beberapa tokoh Koalisi Merah Putih (KMP) yang dipasang gambarnya dalam spanduk tersebut, yakni Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, pendiri PAN Amien Rais, Presiden PKS Anis Matta, dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Selain melakukan aksi simbolik penolakan UU Pilkada, massa aksi juga menggalang dukungan gugatan Uji Materi UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi dengan cara mengumpulkan fotokopi KTP dan tanda tangan.

Partai Demokrat Persiapkan Gugat UU Pilkada

Partai Demokrat tengah melakukan investigasi untuk mengusut inisiator walk out saat rapat paripurna di DPR RI terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada. Hal tersebut merupakan tindakan lanjutan dari kekecewaan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terhadap proses politik serta hasil dari rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada 25 September silam.

Setelah Yudhoyono mengeluarkan statemen kekecewaannya lewat video yang diunggah di kanal Youtube dari Washington DC, Amerika Serikat, kader demokrat memang seperti lempar batu sembunyi tangan. Saat itu, Juru Bicara Demokrat Benny K Harman mengatakan, opsi pilkada langsung dengan koreksi 10 catatan secara mutlak yang diusulkan Demokrat tidak dapat diakomodasi sebagai alasan walk out.

Dari 130 anggota Fraksi Demokrat, ada 6 anggota yang tetap mengikuti sidang dan memilih pilkada langsung, termasuk Hayono Isman. Hayono secara terang-terangan menyatakan bahwa instruksi walk-out bukanlah instruksi yang datang dari ketua umum partai melainkan dari Benny K. Harman.

Dalam video berjudul ‘Tanggapan SBY Atas Hasil Voting DPR RI Tentang RUU Pilkada’ itu, Yudhoyono menyatakan kecewa dengan hasil sidang paripurna DPR. Ia mengaku akan mengambil langkah-langkah politik, dan berjuang melalui koridor konstitusi. Bahkan saat ini Partai Demokrat juga berencana untuk melakukan gugatan hukum.

“Saya sendiri memutuskan Pilkada tetap dengan sistem langsung. Partai Demokrat berencana menyiapkan akan melakukan gugatan hukum. Sedang kami pertimbangkan yang mana yang paling tepat, apakah Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung,” jelasnya.

“Kami akan berjuang secara politik melalui koridor konstitusi yang kita miliki dengan harapan mudah-mudahan ada solusi yang baik,” pungkas Yudhoyono.

Credit: Madhan

Komentar

Share.