Vonis Delapan Tahun Untuk Anas

2
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum jalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/9/2014).Foto/Raiman/Aktualitas.com

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. (Foto/Raiman/Aktualitas.com)

AKTUALITAS.com : Anas turun dari mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia disambut bak pahlawan oleh pendukungnya dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang meneriakkan “Allahu Akbar”. Selain HMI, organisasi yang pernah dipimpin Anas, ada pula organisasi masyarakat (ormas) yang didirikan oleh Anas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

Anas yang mengenakan baju putih lengan pendek dan rompi oranye tahanan KPK, rencananya ia akan memberikan pernyataan resmi, tapi batal berbicara kepada wartawan karena terjadi aksi dorong-mendorong antara HMI, PPI dan wartawan.

Sementara itu, di ruang sidang lantai 2 pengadilan Tipikor juga ramai dengan pendukung Anas yang beberapa di antaranya memakai kaus berlogo “Berani Adil Hebat”. Logo tersebut mirip dengan seruan KPK “Berani Jujur Hebat”. Salah satu orang yang mengenakan kaos tersebut adalah orang dekat Anas Gede Pasek Suardika.

Loyalis Anas Gede Pasek Suardika menghadiri sidang vonis Anas Urbaningrum di pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/9/2014). (Foto: Andrika Saputra)

Loyalis Anas Gede Pasek Suardika menghadiri sidang vonis Anas Urbaningrum di pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/9/2014). (Foto: Andrika Saputra)

Suasana hingar bingar sebelum sidang tak membuat Jaksa Penuntut Umum KPK Yudi Kristiana gentar. Ia tetao yakin atas tuntutan yang KPK ajukan. “Pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum progresif perlu keberanian untuk membuat terobosan tanpa meninggalkan sisi kemanusiaan, Untuk itulah maka `rawe-rawe rantas malang-malang puntung` (Segala sesuatu yang merintangi maksud dan tujuan harus disingkirkan)” tandas Yudi.

Anas dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan dan ditambah hukuman tambahan yaitu membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp94,18 miliar dan 5.26 juta dolar AS, pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik, serta pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Arina Kotajaya seluas kurang lebih lima hingga 10 ribu hektar di kecamatan Bengalon dan Kongbeng, kabupaten Kutai Timur.

Tuntutan jaksa KPK berdasarkan pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 pasal 64 ayat 1 KUHP.

Anas juga didakwa berdasarkan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Anas dalam perkara ini diduga menerima “fee” sebesar 7-20 persen dari Permai Grup yang berasal dari proyek-proyek yang didanai APBN dalam bentuk 1 unit mobil Toyota Harrier senilai Rp670 juta, 1 unit mobil Toyota Vellfire seharga Rp735 juta, kegiatan survei pemenangan Rp478,6 juta dan uang Rp116,52 miliar dan 5,26 juta dolar AS dari berbagai proyek.

Uang tersebut digunakan untuk membayar hotel-hotel tempat menginap para pendukung Anas saat kongres Partai Demokrat di Bandung, pembiayaan posko tim relawan pemenangan Anas, biaya pertemuan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan pemberian uang saku kepada DPC, uang operasional dan “entertainment“.

Kemudian biaya pertemuan tandingan dengan Andi Mallarangeng, road show Anas dan tim suksesnya pada Maret-April 2010, deklarasi pencalonan Anas sebagai calon ketua umum di Hotel Sultan, biaya “event organizer“, siaran langsung beberapa stasiun TV, pembelian telepon selular merek Blackberry, pembuatan iklan layanan masyarakat dan biaya komunikasi media.

Anas juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) harta kekayaannya hingga mencapai Rp23,88 miliar. Dalam tuntutannya, jaksa mencabut hak dipilih dalam jabatan publik serta pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Arina Kotajaya seluas kurang lebih lima hingga 10 ribu hektare di Kecamatan Bengalon dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur.

Fakta Persidangan

Pada akhirnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta terhadap Anas, lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK. Dengan berbagai pertimbangan Anas dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama delapan tahun ditambah denda sebanyak Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama tiga bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Haswandi saat membacakan putusan, Rabu

Catatan Anas

Anas terlihat sibuk mencatat saat mendengarkan pembacaan vonis di pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/9/2014). (Foto: Andrika Saputra)

Menurut pertimbangan hakim, hal yang memberatkan Anas dalam perkara ini yakni ia sebagai anggota DPR (saat itu), ketua fraksi, dan ketua umum partai, seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat. Dengan berperilaku korup Anas dianggap tidak mendukung program pemerintah yang giat memberantas KKN.

Anas juga dianggap tidak mendukung spirit masyarakat, bangsa, dan negara dalam pemberantasan korupsi dan tidak dukung semangat membangun sistem yang bebas dari KKN. Sementara, hal yang meringankan Anas yakni dirinya pernah mendapat penghargaan negara Bintang Jasa Utama pada 1999, belum pernah dihukum, dan berlaku sopan selama persidangan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor juga menyebut Anas dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin berinisiatif untuk mengumpulkan fee-fee proyek APBN. Dana tersebut nantinya digunakan untuk pemenangan Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat pada 2010.

“Nazaruddin dan terdakwa berinisiatif kumpulkan dana-dana fee proyek untuk jadi ketua umum Partai Demokrat. Perusahaan yang dipakai pertama kali, PT Anugerah Nusantara,” kata anggota majelis hakim, Sutio Jumagi.

Menurut hakim, Anas membeli 30 persen saham PT Anugerah Nusantara dari Nazaruddin. Pembelian dilakukan di bawah tangan sehingga PT Anugerah tetap tercatat sebagai milik Nazaruddin. “Meskipun terdakwa (Anas) menyangkal, hasil cek forensik Mabes Polri mengidentifikasi adanya kesamaan sidik jari dalam akta jual beli dengan sidik jari terdakwa,” kata hakim Sutio.

Selain itu, menurut dia, Anas menerima gaji dari PT Anugerah dalam kurun waktu November 2008 hingga 2009. Gaji senilai Rp 20 juta tersebut, kata dia, dicatat dalam buku keuangan perusahaan. “Diakui terdakwa Rp 20 juta sebagai biaya konsultasi politik Nazaruddin,” sambung hakim.

Majelis hakim juga menyatakan bahwa Anas memiliki pengaruh besar dalam mengatur proyek pemerintah setelah menduduki posisi sebagai Ketua DPP Bidang Politik di Partai Demokrat. Pengaruh Anas semakin besar setelah dia menjadi anggota DPR dan ditunjuk sebagai ketua fraksi. Anas kemudian berniat menjadi ketua umum Partai Demokrat.

Terkait pemenangan Anas, menurut hakim, Nazaruddin kerap mengatakan kepada anak buahnya untuk bekerja keras karena ingin menjadikan Anas sebagai ketua umum Demokrat. Sejak saat itu, kata hakim, anak buah Nazaruddin mulai giat mencari proyek.

“Nazaruddin selalu mengatakan kepada anak buahnya agar bekerja keras, kita mau buat Anas menjadi ketua umum dan ketua umum menjadi presiden,” kata hakim.

Mantan Ketua Demokrat, Anas Urbaningrum saat menggunakan hak pilihnya di TPS 18 Rumah Tahanan KPK, Jakarta Selatan. Rabu (9/7/2014). (Foto : Andrika Saputra)

Anas Urbaningrum saat menggunakan hak pilihnya di Rumah Tahanan KPK, Jakarta, Rabu (9/7/2014). (Foto : Andrika Saputra)

Kendati demikian, tuntutan Jaksa Penuntut KPK untuk mencabut hak politik Anas harus kandas. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak tuntutan tim jaksa penuntut KPK yang meminta pencabutan hak politik Anas. Dengan demikian, menurut putusan majelis hakim, Anas tetap memiliki hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

“Majelis hakim tidak sependapat dengan tim jaksa penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Haswandi

Menurut majelis hakim, penilaian apakah seseorang layak atau tidak layak dipilih dalam jabatan publik merupakan kewenangan publik. Hak publik tersebut, menurut hakim, harus dikembalikan kepada publik.

“Sebagai negara demokrasi hal tersebut harus dikembalikan kepada publik penilaiannya apakah layak atau tidak layak dipilih dalam jabatan publik,” ujar hakim Haswandi.

Mubahalah

Setelah pembacaan vonis, Anas mengaku menghormati putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis penjara selama 8 tahun. Namun mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini merasa putusan tersebut tidak adil lantaran tidak berdasarkan fakta persidangan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan bahkan ia pun meminta mubahalah atau sumpah kutukan.

“Pertama sebagai terdakwa saya hormati putusan majelis. Kedua,saya berpendapat putusan tidak adil karena tidak berdasarkan fakta persidangan yang lengkap dan dapat dipertanggungjwabkan,” katanya saat ditanya hakim ketua Haswandi atas vonisnya di Pengadilan Tipikor.

anas31

Anas Urbaningrum melayani pertanyaan wartawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/9/2014). (Foto: Andrika Saputra)

“Karena ini menyangkut yang saya yakini sebagai keadilan, mohon jika diperkenankan di dalam ujung persidangan yang terhormat ini, saya sebagai terdakwa, tim JPU, dan juga majelis hakim yang mulia melakukan mubahalah, yaitu sumpah kutukan. Mohon izin, saya yakini substansi tentang pembelaan saya sebagai terdakwa, tentu JPU juga memiliki keyakinan,” kata Anas usai majelis hakim membacakan vonis,

“Sebagai terdakwa, saya mohon diizinkan di majelis ini dilakukan mubahalah, siapa yang salah dialah yang sanggup terima kutukan,” lanjut Anas yang disambut sorakan pengunjung sidang yang didominasi pendukung Anas.

Namun permintaan Anas bertepuk sebelah tangan, ketua Majelis Hakim Haswandi tidak menanggapi permintaan Anas tersebut sembari mengakhiri sidang dan tetap menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta  Selain itu, Anas juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara yang jumlahnya yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebesar‎ Rp57.590.330.580 dan USD5,261,070‎.

Credit: Madhan

Komentar

Share.